Contoh Proposal Peternakan Sapi

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2019 usaha peternakan Riau tumbuh sebesar 4,15 persen. Walaupun hanya menyumbang 0,78 persen dari ekonomi Riau, namun sejak tahun 2015 peternakan selalu tumbuh positif, Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. Bahkan di masa pandemi ini secara umum sektor pertanian tetap tumbuh positif. Khusus budidaya ternak sapi potong, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian mencatat jumlah ternak sapi potong di Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak 198.296 ekor.

 

Berdasarkan jenisnya, sapi bali merupakan jenis rumpun sapi potong yang paling digemari oleh masyarakat Riau, dengan tujuan pemeliharaan untuk pengembangbiakan. Selama tahun 2019 jumlah ternak sapi potong yang masuk ke Riau lebih banyak dibanding yang keluar, terutama pada saat menjelang perayaan keagamaan, khususnya Hari Raya Idul Adha. Tercatat selama satu tahun terdapat lebih dari 21 ribu ekor sapi hidup masuk ke Riau, dan hanya 850 ekor yang dikirim keluar wilayah. Hal ini menunjukkan adanya permintaan pasar yang cukup tinggi baik untuk konsumsi daging sapi maupun untuk investasi ternak di Riau.

 

Jumlah sapi yang dipotong selama tahun 2019 sebanyak 50.395 ekor, termasuk yang dipotong ketika Hari Raya Haji.  Khusus untuk sapi yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH), tercatat rata-rata dalam satu hari dipotong 58 ekor sapi. Dilihat dari fluktuasi harga daging sapi di Riau yang relatif stabil, menunjukkan kebutuhan daging sapi di pasar tercukupi. Rata-rata harga daging sapi selama tahun 2019 berkisar 111 ribu per kilogram, gejolak harga biasanya terjadi pada bulan puasa karena tingginya permintaan.

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kondisi tersebut di atas; pertama, peternakan sapi di Riau masih sangat memungkinkan untuk berkembang lebih baik, mengingat potensi sumber daya pakan ternak yang cukup banyak. Sebagian besar wilayah Riau berupa perkebunan sawit yang mempunyai potensi pakan ternak melimpah. Pada beberapa tahun lalu pernah ada optimisme Riau menjadi pusat pengembangan ternak sapi terbesar di Sumatera, walaupun sampai saat ini populasi ternak sapi Riau masih di bawah beberapa Provinsi lain seperti Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan, namun mengingat potensi yang tersedia bukan tidak mungkin cita-cita tersebut dapat terwujud di waktu mendatang.

 

MAKSUD DAN TUJUAN

 

1. Mengembangkan peternakan sapi di Desa Harapan Jaya
2. Meningkatan perekonomian masyarakat Kelompok Tani Hutan di Desa Haparan Jaya
3. Mendukung Program Pemerintah dalam upaya pengetasan kemiskinan

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan pengembangan peternakan sapi di Desa Harapan Jaya akan di kelola oleh Kelompok Tani Hutan ………………

 

SUSUNAN PENGURUS

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

 

RENCANA ANGGARAN BIAYA

---

 

PENUTUP

Demikian proposal bantuan pengembengan ternak sapi ini kami sampaikan, atas perhatian dan persetejuan proposal ini kami ucapkan terima kasih

Desa Harapan Jaya, 31 Juli 2021

Contoh Surat Permohonan Kata Sambutan

Nomor       :	04/YG/08/2021	Pekanbaru, 30 Agustus 2021
Lampiran   :	1 (Satu) Berkas
Perihal       :	Permohonan Kata Sambutan Webinar Pengelolaan Lahan gambut oleh Masyarakat Lanskap Giam Siak Kecil dan Kerumutan Provinsi RIau

Kepada Yth,

Bpk Dr.Ir. Mamun Murod, MM, MH.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Riau

di-

Tempat

 

Dengan Hormat,

 

Kami mendoakan semoga Bapak dalam keadaan sehat wal’afiat sehingga dapat menyelesaikan aktifitas sehari-hari dengan baik.

 

Dalam rangka mendiseminasikan informasi kegiatan pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat di Lanksap Kerumutan dan Kabupaten Bengkalis, maka dari ini kami Yayasan Gambut bekerja sama dengan Global Environment Centre (GEC) akan melaksanakan kegiatan “Webinar Pengelolaan Lahan Gambut oleh Masyarakat di Lanksap Giam Siak Kecil dan Kerumutan Provinsi Riau” yang akan di laksanakan pada :

 

Hari                       : Jumat, 03 September 2021

Waktu                  : 14.00 – 16.00 WIB

Tempat                : Zoom Meeting

 

Dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak untuk memberikan kata sambut dalam webinar “Pengelolaan Lahan Gambut Oleh Masyarakat Lanskap Giam Siak Kecil dan Kerumutan Provinsi Riau” (Informasi Kegiatan Terlampir)

 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan ketersediaan waktu Bapak kami ucapkan terimakasih.

 

 

Hormat Kami,

Kebakaran Hutan dan Lahan Lanskap Giam Siak Kecil

Sebagian besar lanskap GSK-BB adalah lahan gambut yang terdrainase sehingga kondisinya sangat rentan terhadap kebakaran lahan dan hutan, Berdasarkan hasil pemantauan Satelit NOOA periode 2001-2018 tedapat 14,575 titik api dengan confidence di atas 75%, dan setiap tahun nya selalu terdapat titik api dan puncaknya terjadi pada Februari-Maret 2014 yang meluas sampai ke kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil di sekitar Desa Bukit Kerikil. Lokasi yang paling sering terbakar adalah wilayah perbatasan antara Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, yaitu desa Tanjung Leban dan Pelintung.

 

Kebakaran yang terjadi di lahan gambut akan sangat sulit untuk dipadamkan karena ketersediaan bahan bakar yang cukup banyak yang berasal dari tanah gambut kering baik yang berada pada lapisan tanah bagian atas maupun hingga kedalaman tertentu. Kebakaran lahan gambut yang sudah masuk hingga kedalaman tertentu (underground fire) akan semakin sulit untuk dipadamkan, diperparah lagi oleh karena terbatasnya sumber air di tempat kejadian dan sulitnya akses menuju lokasi.

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif besar. Dampak kebakaran hutan diantaranya menimbulkan asap yang mengganggu aktifitas kehidupan manusia, antara lain tingginya kejadian penyakit infeksi saluran pernafasan akut pada masyarakat, dan menganggu sistem transportasi yang berdampak sampai ke negara tetangga. Kebakaran hutan di indonesia pada tahun 2015 menimbulkan kerugian mencapai Rp 221 Triliun atau 16,1 Miliar USD, nilai tersebut dua kali lipat dibandingkan dengan biaya rekonstruksi Provinsi Aceh pasca Tsunami Aceh pada tahun 2004, dan kajian tersebut hanya di hitung pada tahun 2015 sementara sebelum tahun 2015 kebakaran selalu terjadi setiap tahun semenjak tahun 1998.

Alternatif Adsense 2020

Jaringan iklan BPS terbaik bagi blogger untuk menghasilkan pendapatan yang lumayan besar. Sobat blogger bisa mencoba beberapa alternative berikut:

AdPushup

Untuk penerbit yang ingin meningkatkan pendapatan iklan mereka, AdPushup adalah jaringan iklan hybrid dengan fitur optimisasi pendapatan tingkat lanjut seperti optimasi tata letak iklan, pengujian A / B otomatis, penerapan penawaran header, konverter AMP, dan pemulihan adblock.
Ini adalah layanan terkelola, mis., Penerbit tidak perlu melakukan hal yang berat dalam mengelola operasi iklan mereka — tim iklan di AdPushup akan mengatasinya. Selain itu, mereka memiliki kemitraan permintaan dengan jaringan iklan dan pertukaran tingkat atas seperti Google AdX,

 AppNexus, Rubicon, dan Criteo, antara lain.
Alat pengoptimalan iklan mereka ditambah dengan permintaan premium membantu penerbit memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mencapai RKT dan CPM yang lebih tinggi, dengan rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 33% untuk mitra penerbitan mereka. AdPushup mudah untuk memulai dan terus berkembang sebagai platform teknologi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan iklan.

ReklamStore

ReklamStore SSP adalah salah satu platform sisi pasokan terbaik untuk penerbit ukuran kecil dan menengah. Bekerja berdasarkan CPM & CPC dan memungkinkan Anda untuk memfilter dan memilih jenis iklan yang ingin Anda jalankan di situs Anda termasuk spanduk standar, sticky, scroll, postitial, in-read, dan banyak format iklan lainnya.
Sangat mudah untuk mulai menggunakan ReklamStore SSP karena mereka hanya meminta untuk mendaftar, menambahkan halaman web Anda ke platform mereka dan menempatkan kode iklan di situs web Anda.

Mereka menawarkan tingkat BPSe yang tinggi dan tingkat pengisian yang tinggi sepanjang waktu. Apa pun target audiens Anda, mereka memiliki permintaan iklan tanpa batas untuk semua GEO dan vertikal berkat teknologi penawaran tajuknya.
ReklamStore SSP memiliki kebijakan pembayaran yang tepat waktu dan melakukan pembayaran penerbit melalui PayPal dan transfer.

Mediavine

Jika Anda mengelola blog gaya hidup maka Mediavine mungkin merupakan salah satu platform mendapatkan penghasilan terbaik untuk situs Anda. Mediavine bekerja dalam model biaya per seribu tayangan dan Anda mendapatkan tingkat yang jauh lebih baik daripada banyak jaringan populer.
Namun, untuk menerapkan dan disetujui oleh platform ini, Anda perlu memenuhi parameter kualitas tertentu. Situs Anda harus memiliki lebih dari 25 ribu sesi per bulan untuk diterapkan.

Jika Anda dapat mengarahkan banyak lalu lintas ke situs Anda, maka Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan platform ini. Jika situs Anda mendapatkan sekitar 100rb lalu lintas, Anda akan menghasilkan sekitar $ 500- $ 2000 tergantung pada ceruk dan jenis konten Anda.

5 Cara Memulai Bisnis Online

1. Paham apa yang dijual

Kalau gak paham dengan barang yang mau kamu jual, kamu jangan jalankan bisnis online? haha..

Hal pertama yang mesti kamu pahami adalah barang atau produk yang bakal kamu jual. Bahkan, kamu wajib tahu sedetail-detailnya. Pemahamanmu ini membantu kamu buat mengetahui kualitas produk yang dijual. Kamu juga tahu berapa harga beli dan harga jual yang pantas.

2. Riset kompetitor

Kamu harus tahu betul kompetitormu. Caranya, kamu bisa mulai dari riset gimana mereka jual produk mereka secara online. Buka-buka aja di platform online marketplace, seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, hingga Shopee.

Cari tahu apa yang mereka tawarkan sehingga banyak yang mau beli. Rating dan review emang kasih pengaruh cukup kuat. Namun, hal tersebut gak selamanya berlaku. Gak sedikit juga di antara pembeli yang kecewa lalu kasih rating dan review jelek.

Dari sini kamu bisa belajar buat menawarkan keunggulan bisnismu yang menjadi kelemahan di kompetitor. Misalnya aja soal pembeli yang paling gak suka respons yang lama atau pengemasan yang asal-asalan.

Nah, kekurangan kompetitor tersebut bisa kamu manfaatkan buat memaksimalkan penjualan bisnis online-mu. Misalnya nih, kalau ada pertanyaan yang mampir, kamu kudu jawab dengan cepat. Terus pengemasan barang, kalau memungkinkan, tambah bubble wrap agar pembeli happy.

Harga juga menentukan banget. Namun, menjual barang lebih murah dari lapak lain gak selamanya bakal mendatangkan banyak pembeli. Masih ada kok dan banyak malah yang mementingkan kualitas ketimbang murahnya harga. Intinya, kamu masih menjual dengan harga yang terbilang kompetitif.

3. Cari supplier

Boleh-boleh aja kamu cari supplier di pusat grosir. Namun, kamu bakal sulit buat ambil untung dari produk yang kamu jual.

Seandainya kamu pengin kerjasama dengan supplier di luar negeri sana, kamu bisa mencarinya lewat Alibaba. Di sana banyak sekali barang beserta supplier-nya yang bisa diandalkan.

Lebih enak lagi nih kalau kamu bisa menjajaki kerjasama sebagai dropshipper dan reseller. Di Indonesia ada Supplier, Dusdusan, dan Bandros yang menawarkan kerjasama buat kamu yang pengin jadi dropshipper ataupun reseller.

4. Bikin brand yang buat orang percaya

Banyak yang memulai bisnis online dengan cara yang bisa dibilang asal-asalan. Mulai dari pemberian nama brand bisnisnya sendiri hingga logo yang dibikinnya. Padahal nih, kepercayaan orang-orang buat membeli terbangun dari citra bisnis itu sendiri.

Lihat aja brand-brand yang terkenal semisal Pepsi atau Nike. Nama dan logo brand mereka begitu melekat di pikiran orang-orang. Ditambah dengan kualitas yang mereka tawarkan, bikin orang-orang yakin kalau produk mereka itu bagus.

5. Promosi gratis hingga berbayar

Bukan rahasia lagi bahwa promosi lewat medsos bisa dilakukan secara berbayar, namun bisa pula gratis. Tapi, walau sama-sama membantu meningkatkan volume penjualan, antara gratis dan berbayar jelas lebih efektif yang berbayar karena lebih tertarget.

Saat ini media sosial semisal Facebook dan Instagram menawarkan ads atau iklan berbayar buat yang pengin produknya makin dikenal. Dikutip dari Facebook, biaya beriklan di medsos tersebut dimulai dari US$ 5 hingga US$ 50 ribu per minggu.

Hutan Rakyat

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pasal 1, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani atas hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 hektar, penutupan tajuk tanamam kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 persen. Pola pengembangannya merupakan suatu cara kegiatan hutan rakyat yang dianggap sesuai dengan kondisi dan situasi sosial budaya daerah setempat (Dephut 2004).

Simon (2008) menyatakan bahwa hutan rakyat adalah hutan buatan, melalui penanaman tanaman di lahan milik, baik secara perorangan, marga maupun kelompok. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan, hutan rakyat mempunyai ciri khas sebagai berikut:

1. Tidak merupakan lahan yang kompak, tetapi terpencar-pencar di antara lahan-lahan pedesaan.
2. Bentuk usahanya tidak selalu murni berupa kayu atau hasil hutan bukan kayu, tetapi dapat terpadu atau terkombinasi dengan berbagai tanaman seperti perkebunan, rumput makanan ternak dan tanaman pangan.
3. Terdiri dari tanaman yang cepat tumbuh dan cepat memberikan hasil bagi pemiliknya.

Simon (2008) menyatakan bahwa hutan rakyat memiliki beberapa manfaat yang antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Manfaat secara maksimal dan lestari, lahan yang tidak produktif dan mengelolanya agar menjadi lahan yang subur.
3. Penyediaan kayu untuk kebutuhan kayu perkakas, bahan bangunan dan alat rumah tangga.
4. Memberi alternatif lapangan kerja bagi penduduk di pedesaan.
5. Membantu mempercepat usaha rehabilitasi lahan kritis dalam mewujudkan terbinanya lingkungan hidup sehat dan kelestarian sumberdaya alam.

Penggunaan Lahan di Kelurahan Teluk Meranti dan Desa Pulau Muda

Meskipun relatif jauh dari pantai timur Sumatera, Kelurahan Teluk Meranti dan Desa Pulau Muda masih terpengaruh oleh pasang surut air laut.Salah satu fenomena alam yang terkenal dari daerah ini adalah “bono”, yaitu ombak besar yang datang dari arah Pulau Muda menuju Teluk Meranti yang terjadi karena pertemuan air laut dengan air sungai, khususnya pada saat bulan purnama.

Gambut merupakan jenis tanah dominan di kedua desa ini, kecuali dipinggir S. Kampar yang merupakan tanggul alam. Bagian yang bertanah mineral ini dimanfaatkan masyarakat untuk permukiman, persawahan,perladangan, dan kebun karet.Permukiman penduduk Teluk Merantimaupun Pulau Muda semuanya berada di sebelah selatan S. Kampar. Hal ini terkait dengan tingginya resiko terkena ombak besar (“bono”) di sisi sebelah utara sungai.

Berdasarkan data monografi kedua desa tersebut, luas Kelurahan Teluk Meranti mencapai 179.800 ha, sementara luas Desa Pulau Muda mencapai 59.800 ha.Luas ini termasuk kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan HTI dan hutan alam yang masih tersisa. Menurut pengakuan masyarakat, lahan di kanan dan kiri S. Kampar dengan jarak 3 km dari pinggir sungai merupakan wilayah kelola masyarakat. Pemahaman ini sering memicu munculnya konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan HTI.

Berdasarkan hasil survei, rata-rata kepemilikan tanah per rumah tangga di Kelurahan Teluk Meranti sebesar 1,89 hektar, sementara di Pulau Muda lebih besar yakni 3,13 hektar. Bentuk-bentuk penggunaan tanah di Teluk Meranti terdiri dari 0,11 ha pekarangan, 0,81 kebun sawit, 0,61 karet, 0,25 ladang, 0,06 sawah, dan 0,06 semak belukar. Data ini menunjukkan bahwa kebun kelapa sawit merupakan bentuk penggunaan yang lebih dominan dibandingkan dengan bentuk lainnya. Namun, kebun ini masih banyak dimiliki oleh tuan tanah karena jumlah rumah tangga petani kelapa sawit di kelurahan ini relatif sedikit.

Sementara itu, bentuk-bentuk penggunaan tanah di Pulau Muda adalah 0,39 ha pekarangan,0,26 kebun kelapa sawit, 1,05 karet, 1,0 ladang, 0,26 sawah, dan 0,16 semak belukar. Di sini kebun karet merupakan bentuk penggunaan yang lebih dominan dibandingkan dengan bentuk lainnya,dikuti ladang.Pada dekade 1990-an, kedua desa ini merupakan lumbung padi Riau yang potensial, namun saat ini kondisinya sebagian besar terlantar dan jaringan irigasi yang ada tidak terawat karena beberapa tahun lalu sebagian besar tenaga masyarakat tercurah dalam penebangan hutan. Lahan persawahan di Pulau Muda berada di pulau di tengah Sungai Kampar luasnya mencapai ±3.676 ha, sementara di seberang permukiman Teluk Meranti mencapai 550 ha.

Saat ini masyarakat dan pemerintah daerah kembali meng-galakkan penanaman padi setelah kegiatan penebangan hutan secara liar(illegal logging) dilarang keras oleh pemerintah. Selain itu, di lokasi perladangan yang berada di sekitar permukiman saat ini juga banyak ditanami jagung sehingga produksi jagung dari kedua daerah ini cukup tinggi yang dipasarkan ke Kuala Kampar dan Selat Panjang.

Perkebunan kelapa sawit diKelurahan Teluk Meranti cukup berkembang dibandingkan dengan Desa Pulau Muda hingga diperkirakan telah merambah kawasan SM. Kerumutan, dimana masing-masing seluas ±2.250 ha berbanding 50 ha.Perkembangan kebun kelapa sawit rakyat di Teluk Meranti di dorong oleh keberadaan penduduk pendatang yang sebagian besar berasal dari Jawa Barat yang masuk pada akhir dekade 1990-an.

Mereka berperan dalam pemeliharaan kebun dengan imbalan berupa pembagian lahan kebun dengan luas dan umur yang disepakati sebelumnya dan Sembako untuk kebutuhan makan sehari-hari selama dikebun. Selain kebun kelapa sawit, kebun karet juga dominan di Teluk Meranti yang luasnya mencapai 3.500 ha, sementaradi Pulau Muda relatif kecil luasnya, hanya±20 ha.Luas Kebun Kelapa di Pulau Muda tercatat ±1.226 ha, sementara di Teluk Meranti tidak tercatat. Kelapa juga pernah menjadi unggulan daerah ini,namun karena harga kelapa beberapa tahun ini sangat rendah maka tanaman ini kurang dirawat dan jarang di panen lagi.

Secara umum, pola pertanian di kedua desa masih dapat dikategorikan tradisional, namun di Teluk Meranti sudah beranjak pada industrialisasi pertanian dengan hadirnya kelapa sawit.Pada sistem pertanian tradisional ini terdapat periode tertentu yang memerlukan tenaga kerja banyak, yakni pada saat pembukaan lahan, penanaman,dan pemanenan, tetapi di luar periode tersebut kebutuhan tenaga kerja sedikit sekali karena tidak membutuhkan pemeliharaan tanaman yang intensif.

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu

Tujuan utama dari dibangunnya Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu adalah tercapainya pembangunan berkelanjutan di bentang lansekap (sustainable development of the landscape) hutan rawa gambut, tasik dan sistem perairannya, dan lahan gambut yang telah dikonversi menjadi HTI, perkebunan, pertanian, dan pemukiman. Air adalah issue pokok di lansekap ini karena dibawah permukaan tanahnya mempunyai ciri "dome" penampung air terutama di kawasan bagian tengah. Sekala lansekap ini penting agar eko-hidrologinya seimbang untuk mendapatkan produktivitas optimal melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati, serta budidaya lainnya seperti hutan tanaman industri, perkebunan sawit dan karet beserta industrinya, pekarangan dan pertanian masyarakat beserta usaha kecilnya.

Usulan Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu Tahun 2009 - 2013 dimaksudkan untuk memberikan panduan, kerangka, dan acuan pengelolaan didasarkan pada prinsip "multi stakeholders management" mengingat bervariasinya lansekap dan pemangkunya. Pengaturannya memakai sistem pembagian wilayah yaitu area inti (core area) untuk pelestarian, zona penyangga (buffer zone) sebagai bumper, dan kawasan luar yang merupakan area transisi (transition area) atau kawasan budidaya dari berbagai pemangku kepentingan untuk bekerjasama dengan masyarakat lokal dan pengusaha swasta lainnya.

Area inti Cagar Biosfer harus mempunyai esensi perlindungan hukum berjangka panjang agar kelestarian keanekaragaman hayatinya dapat terjamin. Perlindungan hukum bukan hanya yang berstatus hukum formal seperti suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, maupun hutan lindung, namun dapat pula perlindungan adat dan kesepakatan masyarakat asalkan berskala waktu panjang pula. Bahkan hutan berstatus hutan produksi asalkan tidak dikonversi menjadi non hutan alam. Area inti cagar biosfer juga tidak akan mengubah status historis kepemilikan lahannya. Kegiatan yang boleh dilakukan di area inti adalah pemantauan ekosistem yang tidak mengganggu dan penelitian yang tidak merusak (tanpa manipulasi) serta kegiatan-kegiatan lain bernuansa pendidikan.

Area inti usulan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu seluas sekitar 174.500 ha merupakan perpaduan antara kawasan konservasi dan hutan produksi yang tidak dikonversi. Perpaduan ini merupakan sesuatu yang baru di Indonesia, mengingat semua enam cagar biosfer di Indonesia mempunyai area inti yang berstatus taman nasional. Komponen penyusun area inti Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu adalah Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas sekitar 75.000 ha, Suaka Margasatwa Bukit Batu seluas sekitar 24.800 ha, konsesi hutan produksi Sinar Mas seluas sekitar 72.000 ha (PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Dexter Timber Perkasa Indonesia, PT Sakato Pratama Makmur, dan PT Satria Perkasa Agung), serta eks HPH PT Rimba Rokan Lestari.

Keanekaragaman hayati area inti Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu sangat tinggi yang hidup di berbagai ekosistem yang masih utuh. Penelitian LIPI tahun 2007 melaporkan paling tidak terdapat 126 jenis pohon yang tergolong dalam 67 marga dan 34 suku (LIPI 2008). Jumlah jenis tumbuhan akan makin meningkat bila ditambah dengan jenis semak dan terna. Marga pohon yang dominan adalah Calophyllum, Chamnosperma, Dyaera, Alstonia, Shores, Gonystylus, dan Palaquium. Hal yang sangat menarik adalah masih banyak ditemukannya jenis ramin (Gonystylus bancanus) dan gaharu (Aquilaria beccariana), serta meranti bunga (Shorea teysmanniana) dan punak (Tetramerista glabra) yang dikenal sebagai indikator hutan rawa yang masih baik. Dua jenis unggulan untuk dikembangkan di zona penyangga sebagai tanaman eks-situ adalah ramin dan gaharu. Jenis tersebut memenuhi kriteria Departemen Kehutanan untuk dibudidayakan di areal hutan yang terdegradasi.

Indonesia Adaptation Strategy at Water Resources

The climate change adaptation strategy at water resources sector comprises:

1. prioritizing to meet the basic household needs especially in the water shortage areas, underdeveloped regions, and strategic areas;

2. managing the usage of deep water to meet the requirement of water supply and to accordingly improve the effort of water supply generated from surface water;

3. Building more water reservoirs as water supply, and optimizing the existing water supply through surveillance and maintenance.

4. Encouraging the participation of the private parties in the funding of water supply infrastructure construction especially in water distribution (conveyance system).

5. accelerating and complement the regulatory implementation of Law No. 7 of 2004

6. Building the capacity of the institutions involved in managing water resources in terms of communication, collaboration and coordination.

7. Increasing the participation and capacity of the community at the local level in managing water resources.

8. Collaboration between the government and the community in managing water resources.

The other risks at the water sector due to climate change are flood and drought. Nearly all Indonesian territories are prone to flood. Meanwhile, drought is increasingly occurring in Indonesia during the dry season. Therefore, knowledge on the vulnerability and risk in relation to water availability, flood and drought is the key to adaptation activity.

The development at water resources sector is aimed at managing water resources to meet the water requirement of households, urban community and industry. Indonesia implements eight (8) strategies in order to achieve the expected development.

To minimize the potential risk impact of climate change and its vulnerability toward water resources and water requirement of the community and industry, adaptation activity for water resources shall include data gathering, information system, research and capacity building, regulation and policy formulation. Several priority activities for adaptation at water resources sector are presented in the following table:

Priority Programs in the context of climate change adaptation at the water sector include :

1. Reviewing the vulnerability and risk of climate change at water sector at the regional level and strategic areas.

2. Increasing the capacity of reservoir and water infrastructure for the stability of water resources balance and water disaster prevention.

3. Increasing water availability at extremely vulnerable areas through effective technology and local water resources development.

4. Increasing water resources conservation and reducing the intensity of hazard and disaster due to climate change.

5. Reviving the local wisdoms, building capacity and participation of the community in climate change adaptation at water sector.

Indonesia Adaptation Strategy in Agricultural

The Adaptation Strategy of climate change in agricultural sector (based on the direction of agricultural development policies for Medium-Term Development Planning of 2010-2014 of the Agricultural Ministry) :

1. To increase the production of staple food crops and priority commodity basis local resources and to promote diversification of consumption, balanced distribution, and food accessibility.

2. To increase the capacity of human resources in agriculture sector (farmers, herdsmen, and government apparatus) especially in managing climate change and threat to environment.

3. To develop and rehabilitate agricultural infrastructure (irrigation, agricultural methods, extension officer, planting field management including the husbandry sector, as well as land status and ownership).

4. To optimize the usage of land and water resources as well as developing environmental friendly agricultural activities

5. To provide protection to agricultural activities and its production (subsidy, agricultural insurance, tariff, price stability)

6. To promote research activity and dissemination of research result, especially in developing and advancing agricultural technology which is adaptive toward climate change

Despite is small contribution (only 7%) out of the total national greenhouse gases; the climate change impact on agricultural sector is quite significant. The change on rainfall pattern and extreme climate (flood and drought), temperature rise, and sea level rise have all impacted the productivity of the land and plantations. Out of various agricultural commodities, food crop is the most vulnerable to climate change impact. Therefore, the climate change adaptation efforts for food crop is given the first priority compared to other commodities.

The adaptation program in agricultural sector in Indonesia is more focused on the application of technology to support adaptation, building the institutional capacity as well as enhancing the sustainability and adaptation capacity of the community. The programs are elaborated in the form of chosen activities mentioned in the following table.

Priority activities of Climate Change Adaptation in Agricultural Sector consist of :

 Adjusting the planting pattern

 Selection of superior climate-change-resistant types of seeds

 Agricultural diversification

 Use of technology in administering fertilizers, planting fields and water management

 Food crop diversification

 Developing agricultural information system

 Developing agricultural workshop and variability workgroup system

 Developing agricultural insurance system

 Supporting innovative activity in the community

 Implementing the protection instrument for group of people most vulnerable to the unanticipated impacts.

Agricultural sector also has role to play in climate change mitigation efforts by focusing on plantation and agriculture on peat land. The activities may consist of :

 Development of plantation crop, especially palm oil and rubber on greenery and grass root fields.

 Development and implementation of non-burning technology in agricultural process on peat land.

Indonesia Adaptation Strategy in Marine and Fishery

Geographically, Indonesia consists of islands and makes the country extremely vulnerable to climate change. Thousands of islands are in threat of subsidence and number of small islands have indeed sunken or are in the brink of subsidence. Moreover, socially the marine and fishery sector is dominated by fishermen and coastal community. The climate change affects the livelihood of this community in terms of fishing, for example. The unpredictable climate pattern has discouraged the fishermen to go out fishing thus resulting in declining income.

Indonesia’s Adaptation Strategy in marine and fishery sector consists of :

1. Physical adaptation at coastal areas and small islands through integrated management and environmental friendly physical engineering.

2. Residential areas management

3. Infrastructure and public facility management

4. Management of fishery resources, water resources, security and defense of the outermost islands

5. Integrated management of coastal areas, small islands and marine ecosystem

6. Developing policy, rules and institutional capacity

Indonesia has formulated five priority activities for adapting to climate change in marine and fishery sector in 2010-2030. Those activities have been chosen considering the extent of the impact which is already and is inflicting the marine and fishery sector up to the current moments. The selection of priority activities in sequence can be based on several criteria, among others are: level of effectiveness ( in responding to the potential impact of climate change), cost, feasibility, socio-cultural feasibility, competence in anticipating the existing impact, speed of implementation, as well as consistency with the policies of the central government and regional governments. These priority activities may be seen as present below.

Five Priority Activities on Climate Change Adaptation in Marine and Fishery Sector (ICCSR, 2010)

1. Formulating and or adjusting the regulations, policies, and institutional capacity of the marine and fishery sector in relation to climate change at coastal areas and small islands

2. Adjusting the elevation, strengthening building structure and essential facilities in coastal areas in relation to climate change

3. Adjusting the management of integrated sea-water fishery potential resources in relation to climate change

4. Adjusting the management of sea, estuary and fresh water fishery potential resources

5. Adjusting the management of strategic small islands in relation to climate change

Adaptation Strategy Indonesia

Indonesia aims to reduce the vulnerability of its economy and community to adverse impacts of climate change that are already occurring. At the same time, Indonesia intends to prepare its national and local institutions, as well as vulnerable communities, for the possible future impacts of climate change. These preparations will include measures to increase adaptive capacity through improved planning, enhance resource management, and expand coordination to deal with inter-sectoral and cross-cutting issues.

Indonesia has established the Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR 2010 - 2030) ) to set its national goals, sectoral targets, milestones and priorities for actions with regards to adaptation and mitigation of climate change for all affected sectors of the economy.

To deal with and to minimize the impact of climate change, Indonesia shall concentrateon activities based on following strategies :

1. To enhance knowledge about the hazard and impacts of climate change to the ecosystem and community’s livelihood

2. To integrate the climate change issues into the national and regional development planning

3. To integrate the climate change issues in the spatial planning of the urban, rural areas and, and small islands.

4. To build the capacity of the regional governments in formulating the strategies and climate change adaptation activities as well as to recognize, support, and facilitate smart adaptation efforts made by the community.

5. To develop and use technology to support the adaptation efforts and to improve community’s sustainability in dealing with climate change impacts, especially in order to increase food sustainability and health quality.

6. To increase the application of climate information in the activities of agriculture, fishery, health, water resources management and disaster management in order to increase community’s resilience in adapting to the climate change.

7. To formulatethe policies and protection tools for the most vulnerable groups of people who are not able to anticipate and adapt to the climate change.

Next, the priority of adaptation activity in each sector is determined in the context of facing the challenge, risk and vulnerability which is unique and distinct in each sector. The priority of adaptation activity in the sector of marine and fishery, health, agriculture, water resources and climate related disaster management is elaborated as follows: